peraturan daerah uraian. BAB IITeknik Penyusunan Peraturan Di Daerah 1 TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian. peraturan daerah uraian

2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu khususnya pada Lampiran XII tentang UraianKeputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 2023 Tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022-2042. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. E. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020. Dokumen ini berisi pedoman teknis penyusunan standar biaya untuk kegiatan dan belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2022. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Selamat membaca. Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh: Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep. PP No. Pembuatan Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) PNS. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. kurun waktu; g. Bencana Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. Peraturan Daerah (Perda) melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 anglka 1 UU 12/2011). Full Text Dokumen Peraturan : 2022PERGUB0031057. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Graha Panglima Datuk Banua Lima, Jalan Ambulung, Loktabat Selatan, Telp. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU. Database Peraturan. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022, dengan besaran sebagai berikut: Jenjang Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian. - 5 - 14. Judul. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. Jl. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. 2/RW. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Pengelolaan Barang Milik Daerah Status : Berlaku 30 Januari 2020 Kabupaten Bekasi 339 . Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen yang mengatur tentang tujuan, prinsip, prosedur, dan evaluasi peta jabatan PNS. tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Steman. Peraturan Perundang-undangan. [Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022] 826 kB. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38); 4. PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2017 Uraian Tugas Pejabat Eselon II Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri DETAIL PERATURAN Abstrak. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Kantor Wilayah mempunyai tugas. pdf. Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor. 10. PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN. Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI. Kedua, peraturan daerah terkait remunerasi pegawai BLUD mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai remunerasi pegawai BLU pada pemerintah pusat, diantaranya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Masukan email anda untuk. Selengkapnya dapat dibaca di sini . PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN. Adapun hal-hal yang perlu diketahui tentang jabatan fungsional Auditor. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang. Surat Edaran, Surat Edaran Sekda September 8, 2023. Selengkapnya Download. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina. 20. 14 Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: a. UMUM I. , Dr. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK. 25 Sep 2023 3 Kali. Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN :. 1 Surabaya 601166. PENDAHULUAN A. 18. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Judul. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA. 7. 36. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSHperaturan walikota pontianak nomor 103 tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah sultan syarif mohamad alkadrie pada dinas kesehatan kotaPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi, UraianTugas JabatansertaTata. 4. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Bupati (Perbup) 8 / 2017: URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN: Download: 2018-08-01: 39: Peraturan Bupati (Perbup) 5 / 2017: URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH : Download: 2018-08-01: 40: Peraturan Bupati (Perbup) 6 / 2017: URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Judul. 4. Urusan Pemerintahan Di Daerah 14. T. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. go. anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota. b. 17 Juli 2023. PerbupKaro041_2022. PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN. Penjelasan 5 Hal; Lampiran 16 Hal; Tutup. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH Status. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan, dimana pemerintah melakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab. Nomor Peraturan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 55 halaman dengan lampiran. Berdasarkan Pasall7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan220 kB. Tipe Dokumen. 12. Pemerintah Pusat . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 188: 84: 2020: Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik Dan Tenaga Administrasi Non-aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan,. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 13. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Mengingat : 1. go. Hukum Positif Indonesia- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan tanggal 12 Maret 2019, dan merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dinyatakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit Umum Daerah11. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 berisi peraturan tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut: Dibuat dan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Perundang-undangan. BPDAS; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok. 2/2020 24-12-2021Pertimbangan terbitnya Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 tentang RTH adalah: bahwa saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau; bahwa dalam upaya. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. 20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (Surat KaBKN No. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 3. Terkait dengan fungsi UPT, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota. peraturan kepala daerah. bahwa untuk meIaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupatlm Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. DOWNLOAD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. II. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian. Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. belanja daerah; dan c. Ketentuan Umum 2. 140 Views by Admin JDIH. Lihat Rincian. 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11). U. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT KERJA DAN KOORDINATOR SERTA SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. peta bertema daerah tangkapan air bangunan infrastruktur; dan/atau 5. pdf. PERATURAN KEPALAARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG. PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang : a. 2 Tulisan hukum ini lebih lajut akan membahas mengenai Mekanisme Perubahan APBD Tahun 2019, yang terdiri dari dasar perubahan APBD, proses penyusunan perubahan APBD, dan proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. ID : 12 HLM. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan. PerbupKaro024_2021. JAKARTA – Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah wajib. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan; -4- f. Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah: bagorganisasi: Data: 2004: 15: Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menyajikan jawaban yang terurai. 5470 kB. penyusunan perencanaan teknis operasional pengkajian produk hukum dan perundang–undangan; b. Jenis. ABSTRAK: Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara; Sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur. Organisasi. Pengertian Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf. odul satu ini berisi uraian tentang prinsip-prinsip dasar Pemerintahan Daerah yang meliputi konsep-konsep tentang pemerintahan daerah,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Jenis peraturan: Peraturan Gubernur: Judul: Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah5. 3. Download. Tugas dan Fungsi 5. E. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi. 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.